Presiden Kampanye?

Liputan6.com, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuang menolak Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 dalam Sidang Paripurna yang digelar Rabu (20/8) siang.
Liputan6.com, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuang menolak Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 dalam Sidang Paripurna yang digelar Rabu (20/8) siang. Alasannya, pidato yang disampaikan Presiden pada 15 Agustus lalu terlalu bombastis dan hanya dipakai untuk menaikkan citra pemerintah menjelang Pemilihan Umum 2009.

Sedangkan sembilan fraksi lainnya menyatakan siap untuk membahas RUU APBN 2009 dengan pemerintah. Tanggapan pemerintah atas hasil sidang paripurna hari ini dilaksanakan pada 26 Agustus mendatang.

Berbagai kritik memang disampaikan atas pidato nota keuangan yang disampaikan Presiden pada 15 Agustus lalu. Kalangan DPR menilai pidato kenegaraan Presiden itu terlalu optimistis dan tidak realistis salah satunya dengan mematok pendapatan negara Rp 1.000 triliun [baca: Peningkatan Anggaran dalam RAPBN 2009].

Ketua F-PDIP, Tjahjo Kumolo, bahkan menilai Presiden tengah berkampanye. Sementara Drajad H. Wibowo dari F-Partai Amanat Nasional melihat data dalam nota keuangan itu adalah data ABS (asal bapak senang).

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh yang hadir di studio Liputan 6 SCTV menilai kritik-kritik tersebut adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memberikan komentar. "Karena bukan persoalan angka-angkanya itu sendiri tapi mindset kita yang paling pokok," jelas Mohammad Nuh.

Untuk mengevaluasi data, imbuh Mohammad Nuh, haruslah diperbandingan dengan data lain. "Jangan langsung ke persepsi apalagi dengan ekspektasi. Itu pasti akan kacau-balau," kata Mohammad Nuh. Meski demikian, Presiden tetap menghormati setiap pendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun salah satu ciri dari masyarakat cerdas, tutur Mohammad Nuh, adalah objektif.

Mohammad Nuh menjelaskan bahwa angka-angka dalam RUU APBN 2009 didapat dari penghitungan yang cermat. "Tidak ujuk-ujuk. Gimana bisa urusan negara ujuk-ujuk?" seloroh Mohammad Nuh. Validitas angka tersebut akan mengemuka dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. "Yang paling penting adalah membangun pola pikir objektif. Jadikan data itu sebagai cermin," ulang Mohammad Nuh.

Independensi BPS, tegas Mohammad Nuh, tetap terjaga hingga saat ini. Presiden bahkan berpesan agar pemerintah tak pernah menyentuh BPS. "Bisa dicek langsung ke BPS," tantang Mohammad Nuh soal munculnya kritik bahwa data BPS adalah ABS.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)